Ketiga tersangka pengembangan RSUD Tanah Laut di amankan pihak Kejaksaan

Jumat, 19 Maret 2021 | 17:17
Jaksa penyidik tindak pidana khusus kejaksaan tinggi kalimantan selatan lakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana pengembangan Rumah sakit umum daerah hadji boejasin pelaihari kepada jaksa penuntut umum kejaksaan negeri tanah laut, bertempat di kantor kejaksaan negeri tanah laut, Adapun ketiga tersangka tersebut adalah : Mantan direktur rumah sakit hadi boejasin periode 2014-2018 berinisial EW, Mantan kasubag keuangan Rumah sakit hadji boejasin periode 2012-2015 berinisial AS, mantan kasubag keuangan Rumah sakit hadji boejasin periode 2015-2018 berinisial P. Ketiga tersangka tersebut datang dan diperiksa oleh jaksa penuntut umum dengan di dampingi oleh penasehat hukum masing-masing. Ada pun dugaan penyimpangan pengunaan dana rumah sakit umum daerah hadji boejasin 2014-2018 yang mana belum ada pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.166.039.000 (Dua milar seratus enam puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) serta tidak mengikuti mekanisme penganggaran dan tidak sesuai untuk peruntukannya serta tidak membuat laporan pertanggung jawaban, dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola keuangan BLUD. Yang dilakukan oleh tersangka EW selaku selaku direktur rumah sakit hadji boejasin pelaihari yang saat itu bersama dengan tersangka AS dan tersangka P selaku kasubag keuangan rumah sakit hadji boejasin pelaihari pada saat itu, Para tersangka dalam melakukan penggunaan dana pengembangan rumah sakit hadji boejasin tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kemudian juga telah terdapat bukti cukup terduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugikan keuangan negara keuangan daerah, khususnya rumah sakit umum daerah hadji boejasin pelaihari. Dalam hal ini perbuatan tersangka merugikan keuangam negara cq. keuangan daerah sebesar Rp. 2.142.789.000. Di amankannya ke tiga tersangka itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tala, Ramadani, pada ekpose yang berlangsung Kamis (18/3/2021) malam di Aula Kejaksaan Negeri Tala.

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ketiga tersangka diamankan selama 20 hari ke depan,” kata Ramadani. Bahkan tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah berdasarkan hasil persidangan jelas ramadani.


Ketiga mantan petinggi RSUD HB Pelaihari dijadikan tersangka terkait dana pengembangan RSUD HB Pelaihari yang belum ada pertanggungjawabannya sebesar Rp 2.166.039.000. Kerugian negara atau daerah tersebut, sesuai dengan hasil audit BPK RI perwakilan Kalsel 20 Mei 2019, dan laporan audit pada Inspektorat Tala 17 Februari 2021. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan dakwaan primer melanggar 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No: 20/2001 tentang Perubahan atas UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No: 20/2001 tentang Perubahan atas UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Lebih Subsider Pasal 8 UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No: 20/2001 tentang Perubahan atas UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ekpose penahanan mantan Dirut RSHB Pelaihari dan dua mantan Kasubag Keuangan RSHB itu, Kajari Tala Ramadani didampingi Kasi Intel Mahardika Wijaya Rosady dan Plh Kasi Tipidus Andi Hamzah Kusumaatmaja
Top