proyek pelabuhan Diperkirakan Molor

Selasa, 09 April 2019 | 00:06
PELAIHARI-Pelaksanaan proyek lanjutan pelabuhan Pelaihari yang terletak di Swarangan Kecamatan Jorong, belum dapat dipastikan bulan Agustus pekerjaan selesai sesuai dengan batas akhir pekerjaan proyek ini. Bahkan, hingga sekarang ini proyek nasional yang bernilai Rp43,5 Milyar belum ada kerjasama dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). Adapun nilai proyek Rp43,5 Milyar ini sejak dimenangkan melalui lelang oleh perusahaan PT MKP harus melaksanakan pembangunan, seperti lapangan penumpukan dengan ukuran 20x17 meter, Kantor 8x14 meter, Gudang 10x17 meter, pos jaga 4x7,5 meter, pintu gerbang dan sign post darat, sign post laut dan taman. Tidak itu saja, pihak pelaksana proyek ini juga melanjutkan pembuatan dermaga dua dengan tiang pancang sebanyak 171 titik menjorok ke laut. Tentu, dengan cuaca yang sulit diprediksi ini membuat pembangunan dermaga akan kesulitan. Sehingga diperlukan waktu yang lebih panjang. Saat dikonfirmasi pihak Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan kelas III Kintap melalui Pejabat Pembuat Komitmen Nita membenarkan, jika sekarang ini ada pelaksanaan proyek lanjutan pelabuhan pengumpan Pelaihari di Desa Swarangan Kecamatan Jorong. Dan sekarang ini pelaksanaan proyek hingga 25 Maret lalu ini hanya terlaksana 17,71 persen, dan pemasangan tiang pancang untuk dermaga dua sebanyak 51 dari 171 titik. “Faktor cuaca mempengaruhi pekerjaan ini,” ucapnya. Bahkan, pihaknya belum dapat memastikan pelaksanaan proyek dapat berakhir sesuai target di bulan Agustus mendatang, namun pihaknya tetap berupaya dapat mencapai target tersebut. Sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik. “Mudahan target kami selesai sesuai kontrak,” ungkapnya. Banyak pihak beranggapan, pekerjaan ini yang sudah kontrak sejak 10 Desember 2018 lalu dikerjakan sejak awal bulan Februari ini, pihaknya membantah rumor tersebut. Bahwa pihaknya sudah melakukan pekerjaan dan sebagai tahap awal melakukan mobilisasi sarana dan prasarana proyek. “Saat itu bulan Januari melakukan mobilisasi sarana dan prasarana proyek,” tegasnya. Terkait belum adanya TP4D dari Kejati Kalsel terhadap pekerjaan ini, Koran ini belum mendapat jawaban secara tegas dari pihak UPP kelas III Kintap, padahal pihaknya sudah melayangkan surat permohonan kepada Kejati Kalsel pada tanggal 8 Januari 2019 lalu, namun hingga kini belum ada jawaban dari Kejati Kalsel. “Kami sudah layangkan surat permohonan tidak hanya ke Kejati dan ke BPKP juga,” jelasnya. Padahal, keberadaan TP4D ini sangat penting dalam pelaksanaan proyek ini, karena TP4D bertujuan memantau pelaksanaan penyerapan anggaran yang optimal. Sementara itu, Bupati Tala Sukamta juga mengharapkan pelabuhan jorong selesai tahun 2019 ini. Oleh karena itu, tahun ini juga pemkab Tala fokus meningkatkan kualitas akses jalan menuju pelabuhan. Sebagian besar Dana Alokasi Khusus bidang Bina Marga mencapai Rp52 Milyar. "Kita alokasikan untuk menunjang infrastruktur menuju pelabuhan," ucapnya. Kedua, lanjut Sukamta, Pemkab Tala juga tengah mempersiapkan regulasi dan kelembagaan sebagai operator pelabuhan. "Kami ingin Pemkab Tala melalui BUMD yg ada bisa menjadi operator ketika pelabuhan itu dioperasikan," tutupnya.
Top