SINERGI PENEGAKAN HUKUM KARHUTLA, POLRES DAN KEJAKSAAN TALA TUANGKAN DALAM MOU

Rabu, 18 September 2019 | 03:07
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah laut (Tala) sejak Bulan Januari hingga September tahun 2019 ini cukup tinggi, tidak hanya pihak Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Karhutla Kabupaten melakukan pemadaman, namun penegak hukum dari aparat kepolisian dari Polres Tala dan Kejaksaan Negeri Tala juga melakukan upaya penindakan terhadap perkara Karhutla. Aparat hukum tersebut melakukan nota kesepahaman melalui Memorandum of Understanding (MoU), Nomor B/728/IX/HUK8.1.1/2019 dan Nomor B-1348/O.3.18/9/2019 yang ditanda tangani oleh Kapolres Tala AKBP Sentot Adhi Dharmawan SIK bersama Kepala Kejari Tala Abdul Rahman, tentang penanganan perkara tindak pidana Karhutla Dengan adanya nota kesepahaman ini, maka kedua instansi tersebut akan lebih mempercepat upaya proses pemberkasan perkara, dengan membuat tim khusus penegak hukum Karhutla (Gakkum) Karhutla. Sehingga proses dalam penanganan perkara akan lebih cepat dari proses sebelumnya yang konvensional tanpa adanya Mou tersebut. Dari awal proses penanganan perkara tim gakkum karhutla langsung membuat timeline penanganan perkaranya sehingga penanganannya efektif kapan harus ekspose, tahap 1, tahap 2 semuanya sudah terjadwal dan terencana dengan baik dan matang, Bersama sama melakukan ekspose perkara, bahkan sebelum pengiriman berkas perkara pun Tim Gakkum sama2 melakukan ekspose. Hal ini sebagai bentuk koordinasi antara Jaksa dan Penyidik dengan tujuan percepatan penanganan perkara khususnya Karhutla Karena Perkara Karhutla menjadi masalah serius khusus nya di wilayah Tanah Laut yg notabene terdapat kawasan hutan maupun lahan. Sehingga kita sama2 satu sikap untuk mengejar dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan maupun lahan. Kasat Reskrim Polres Tala AKP Alfin Agung mengatakan, dengan keterlibatan langsung dari pihak kejaksaan turun ke lapangan atau lokasi kejadian perkara, maka akan mempercepat proses pelimpahan berkas. Sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk dipersidangkan. Salah satu contoh perkara yang dihadapi ini, dengan kejadian Karhutla di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari yang mengancam jaringan Saluran Umum Tegangan Tinggi (SUTET), maka pihak Kejaksaan Negeri turun ke lapangan guna melihat langsung ke lokasi TKP. Sehingga akan diketahui bersama-sama, penyebab karhutla, dampak Karhutla dan kepemilikan lahan. “Proses ini akan membuat pemberkasan jadi tidak panjang lagi,” ucapnya saat di lokasi Karhutla Kelurahan Sarang Halang, Selasa (17/9). Hal senada juga disampaikan oleh KasiPidum Kejari Tala Agung Wijayanto membenarkan, dengan adanya nota kesepahaman ini untuk membentuk Gakkum Karhutla, maka jajarannya akan memproses lebih cepat lagi, karena secara bersama-sama memiliki satu visi dan misi dalam percepatan penyelesaian perkara Karhutla. “Nanti jajaran saya akan menunjuk secara khusus dalam penyelesaian Karhutla ini,” ungkapnya. Tentu, dengan terjun ke lapangan, maka pihaknya akan mudah menerapkan pasal yang akan diberikan kepada pelaku, karena dengan cepat mengetahui status lahan tersebut yang terbakar dan juga dalam pemberkasan tidak akan lagi pengembalian lantaran masih banyak kekurangan. “Kita mengetahui dan dapat menerapkan pasal terhadap perkara yang dihadapi,” tutupnya. Perlu diketahui, dihari yang sama dengan tempat berbeda, Pemkab Tala menggelar Rapat Koordinasi bersama TNI, Polri, BPBD, Damkar, PMI, perusahaan-perusahaan yang ada di Tala serta SKPD terkait di Gedung Sarantang Saruntung, tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta antisipasi dampak kekeringan di Kabupaten Tala.
Top