Siaran Pers Restorative Justice Kejari Tanah Laut

Kamis, 15 Oktober 2020 | 23:41
Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Kejaksaan memiliki kewenangan penghentian perkara di tingkat penuntutan. Negeri Tanah Laut umumkan, terkait dilaksanakannya Restorative Justice sejak terbitnya Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kejari Tanah Laut telah melakukan penyelesaian seorang tersangka dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melibatkan tersangka dan korban secara bersama dari kedua belah pihak. Pengumuman kebebasan tersangka dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Abdul Rahman SH, didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Dimas Purnama Putra S.H, M.H dan Kasi Intel Kejari Tanah Laut Mahardika PW Rusady. S.H, Rabu siang (14/10). Dalam siaran pers Pihak Kejaksaan Negeri Tanah Laut sudah melaksanakan perkara lalulintas pasal 310 ayat (4) Undang Undang No 22 tahun 2020 atas nama Irwan Peryadi dan korban atas nama Ahmad Maulana. Dalam keterangannya Kajari Tanah Laut Abdul Rahman SH menyampaikan bahwa diterapkannya kebijakan Restorative Justice kedua belah pihak harus berdamai dibuat surat perdamaian dan seluruh keluarga menjadi saksi. Menurutnya berkas penetapan sudah disetujui oleh Kejaksaan Tinggi untuk dilaksanakan Restorative Justice. Kajari juga menyampaikan, bahwa Restorative Justice ini berlaku bagi mereka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan residivis dan ancaman hukumannya dibawah 5 tahun. Restorative Justice ini, tutur Kajari Tanah Laut, tidak berlaku bagi perkara berat seperti Narkoba, pembunuhan dan pelecehan seksual sedangkan Restorative Justice berlaku untuk perkara, penganiayaan, pencurian , penggelapan , yang nilainya di bawah Rp 100.000,-. Tujuan dari Restorative Justice ini kata Kejari Tanah Laut, bisa memberikan rasa keadilan hingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan dan perkara ini yang sudah tahap dua atau P21. Namun bila mana kedua belah pihak masih ada yang merasa keberatan maka perkaranya tetap berlanjut ke Pengadilan.
Top